Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Salatiga

Salatiga-Forum Konsultasi Publik Rancanagan Awal RKPD ini dimaksudkan untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, hasil musrenbang kelurahan dan musrenbang kecamatan serta usulan Renja OPD, sehingga menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rencana pembangunan yang diwujudkan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 yang sesuai dengan prioritas dan sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang kita miliki.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Salatiga di buka oleh Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, SE, MM. Dihadiri oleh Wakil Wali Kota Salatiga, seluruh kepala OPD se-Kota Salatiga dan Camat di Ruang Kaloka Gedung Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Salatiga dan diikuti secara online oleh Lurah dan unsur Perguruan Tinggi serta Organisasi Masyarakat dan Tokoh Agama.

Dalam sambutannya Wali Kota Salatiga menyampaikan harapannya sebagai berikut:

1. Pembangunan wajah kota dari arah timur Kota Salatiga untuk bisa direalisasikan di Tahun 2022 mendatang;
2. evaluasi atas capaian dan target yang sudah direncanakan di tahun 2020 ini sangat penting untuk bahan diskusi dan konsultasi untuk tahun-tahun mendatang dengan realisasi yang sudah dilakukan;
3. kepala dinas yang baru bisa menyesuaikan diri apa yang sudah dilakukan oleh bapak ibu kepala dinas sebelumnya untuk dan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi;
4. agar Camat di wilayah masing-masing agar bergerak bersama dalam menyaring aspirasi di masyarakat untuk kemajuan wilayahnya.

Sebagai informasi, Prioritas Pembangunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan dan pemerataan pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Pemantapan dan pemerataan infrastruktur mengarah penyelesaian penataan wajah kota dan penyediaan transportasi massal yang terintegrasi;
3. Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, industri kecil dan menengah serta penataan pasar;
4. Pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan;
5. Pemerataan kualitas pelayanan publik pada seluruh unit pelayanan publik pemerintah;
6. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
7. Pengembangan Smart City di berbagai jenis pelayanan.