Bappeda Salatiga menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2024 di Hotel Laras Asri pada (16/3). Dalam Musrenbang tersebut dihadiri oleh kurang lebih 250 peserta yang terdiri dari Forkopimda, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMD, Camat, Lurah, Perguruan Tinggi atau Akademisi, LSM, Tokoh Masyarakat, Tokok Perempuan, Perwakilan Forum Anak dan Perwakilan Difabel.

Kepala Bappeda Kota Salatiga Bp. Agung Hendratmiko, ST, MT, M.Si memaparkan tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024 diantaranya:
1. Menyerahkan prioritas sasaran pembangunan Kota Salatiga tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perwali Kota Salatiga No.10 Tahun 2022 tentang Rencana pembangunan daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pokok-pokok pikiran DPRD Kota Salatiga;
2. Melakukan sinkronisasi usulan prioritas kegiatan Kelurahan dan Kecamatan; dan
3. Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan tahun 2024.
Maka pada RKPD Kota Salatiga tahun 2024 ini mengambil tema “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”.

Sedangkan menurut Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Bp. Ir. Tatak Wibiseno, MT bahwa arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 meliputi Bagaimana pentingnya Musrenbang ini karena menghubungkan semua proses bottom up, politis, hingga teknokrat untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan.
Ketua DPRD Bp. Dance Ishak Palit, M.S.i menyinggung mengenai tingkat pengangguran terbuka Kota Salatiga masih lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Kota Salatiga melalui Aplikasi SI Olga (Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan) untuk memudahkan pencari kerja terhubung secara langsung dengan pemberi kerja.
Dalam kesempatan ini, Pj. Walikota Salatiga Bp. Drs. Sinoeng Nugroho Rachmadi, MM terkait perencanaan pembangunan Kota Salatiga Tahun 2024 mengusulkan kepada Bappeda dan TAPD untuk mengawal secara langsung pembangunan Taman Wisata Religi (TWR). Beliau berharap pada forum perencanaan baik di Provinsi maupun di Pusat akan diambil alih secara langsung agar aksi-aksi dan program untuk masyarakat segera terlaksana. Selain itu, Beliau menegaskan mengenai program Super Tangguh dari SKPD OPD apabila tidak sesuai dengan persoalan yang ada di wilayah, harus ditolak sehingga tidak hanya output saja yang dicapai, melainkan harus mencapai impact dan benefitnya untuk masyarakat.




